DPP CIC DORONG Kapolri Cek Ulang tingkat kelulusan Rekrutmen Catar, Bintara di Indonesia

masukkan script iklan disini

PENAJURNALIS.MY.ID, JAKARTA.

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP-CIC) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo proses ulang terkait rekrutmen anggota Polri jenjang Akpol,Bintara,dan Tamtama di seluruh Polda dan Polres di Indonesia. Sebab, dianggap daerah rawan konflik vertikal maupun horizontal, bahkan ada nilai dibawah bisa lulus, sementara nilai diatas tidak lulus, seperti Maluku, NTT , Lampung dan Bali. 

Ketua Umum DPP CIC R. Bambang. SS. Kembali menegaskan, "Salah satu yang perlu dan menjadi pertimbangan untuk penambahan kuota calon anggota Polri itu, adalah masalah geografis. “Daerah dengan pertimbangan geografis sebagai provinsi kepulauan serta banyak terjadi konflik antara warga, desa dan suka sangat miris kalau setiap tahun diberikan kuota yang sedikit,dan ada istilah "kuota khusus" yang nilainya rendah lulus, sedangkan nilai tinggi tidak lulus, seperti Catar Akpol di Maluku, Bintara di Bali dan Lampung, jelas ini sangat miris, "tegas R. Bambang. SS. Selasa 09-07-2024 di Trunojoyo Jakarta kepada awak media. 

R. Bambang. SS membeberkan pada rekrutmen Catar Akpol 2024 terjadi, di Polda Maluku.  Yang mana hasil Psikotes 20,lulus. Namun yang nilai 68 tidak lulus, jelas ini ada kejanggalan proses rekrutmen Catar Akpol 2024.Bahkan terjadi di Bali dan Lampung rekrutmen Bintara hal yang sama, bagai mana calon gerasi kepolisian kedepannya nanti,jika hal ini dibiarksn terjadi. Sementara para calon polri diharapkan kedepannya cikal bakal gerasi Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang Presisi. 

Untuk itu CIC meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan Repro dan penambahan kuota baik Catar Akpol,Bintara dan Tamtama atau susulan di bulan Juli hingga Agustus 2024,"papar R. Bambang. SS. 

CIC berharap kuota rekrutmen Catar Akpol, Bintara dan Tamtama diseluruh  Polda, Polres tahun ini ditambah, sehingga penanganan konflik di daerah bisa diatasi dengan cepat dan tidak ada alasan kekurangan personel. “Harus ditambah dong, biar penanganan konflik di daerah bisa teratasi dengan baik tanpa ada alasan kekurangan personel,” pungkas R.Bambang. SS.

(AR)